2026-10-23T18:23:57

Kontrak Renovasi Rumah dengan Kontraktor: Checklist Pasal 47 UU 2/2017

Kontrak renovasi rumah dengan kontraktor bukan sekadar nota harga. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 46 mewajibkan hubungan kerja pengguna dan penyedia jasa dituangkan dalam kontrak, dan Pasal 47 menyebut 16 butir minimal, dari identitas para pihak sampai pilihan penyelesaian sengketa. Artikel ini menerjemahkan pasal itu menjadi checklist kontrak tukang bangunan dan panduan cara memilih kontraktor renovasi, berdasarkan teks undang-undang yang kami baca per 23 Oktober 2026. Ini informasi umum, bukan nasihat hukum.

Kontrak renovasi rumah dengan kontraktor: 16 butir minimal dan cara memilih kontraktor renovasi

Butir kontrak	Isi menurut undang-undang	Dasar	Cara menerapkannya (analisis homeX)	Sumber
Para pihak	Identitas para pihak ditulis jelas	Pasal 47 ayat (1) a	Minta KTP/NIB atau izin usaha kontraktor dan alamat tetap	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Rumusan pekerjaan	Lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan atau lumsum, dan batas waktu pelaksanaan dijelaskan jelas dan rinci	Pasal 47 ayat (1) b	Lampirkan RAB per item, gambar dan merek material; pakai harga acuan homeX untuk cek	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Masa pertanggungan	Jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa	Pasal 47 ayat (1) c	Tulis tanggal mulai, selesai dan masa perbaikan cacat setelah serah terima	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Hak dan kewajiban setara	Hak pengguna atas hasil sesuai kontrak; hak penyedia atas informasi dan imbalan	Pasal 47 ayat (1) d	Tentukan siapa membeli material, siapa mengurus izin dan akses lokasi	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Tenaga kerja bersertifikat	Kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja	Pasal 47 ayat (1) e; Pasal 70 ayat (1)–(2)	Minta daftar tukang dan sertifikat; lihat artikel sertifikasi tukang homeX	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Cara pembayaran	Kewajiban pembayaran pengguna jasa, termasuk jaminan atas pembayaran	Pasal 47 ayat (1) f	Bayar bertahap sesuai progres terverifikasi, bukan di muka penuh	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Wanprestasi, pemutusan, keadaan memaksa	Tanggung jawab bila kewajiban tidak dipenuhi; ketentuan pemutusan; kejadian di luar kemauan para pihak	Pasal 47 ayat (1) g, i, j	Atur denda keterlambatan dan syarat berhenti bila pekerjaan tidak sesuai	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Penyelesaian sengketa	Musyawarah lebih dulu; bila gagal: mediasi, konsiliasi, arbitrase; para pihak dapat membentuk dewan sengketa	Pasal 47 ayat (1) h, p; Pasal 88	Tulis tahapan pilihan Anda di kontrak; bila kosong, Pasal 88 ayat (3) minta persetujuan tertulis	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Kegagalan bangunan	Penyedia bertanggung jawab selama rencana umur konstruksi; bila lebih dari 10 tahun, paling lama 10 tahun sejak penyerahan akhir; jangka waktu harus tertulis di kontrak	Pasal 47 ayat (1) k; Pasal 65	Untuk renovasi kecil, sebutkan jangka garansi struktur (misalnya cor dak, atap) secara eksplisit	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
K3, pihak ketiga, lingkungan, risiko	Kewajiban K3 dan jaminan sosial; pelindungan pihak ketiga; aspek lingkungan; jaminan atas risiko dan tanggung jawab hukum	Pasal 47 ayat (1) l, m, n, o	Tetapkan siapa menanggung kerusakan rumah tetangga atau kecelakaan pekerja	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Kesesuaian usaha penyedia	Pilih dengan melihat: bidang usaha sesuai lingkup, kualifikasi sesuai beban kerja, kinerja, dan pengalaman produk sejenis	Pasal 43 ayat (1)	Minta foto dan alamat 2–3 proyek serupa yang bisa dikunjungi	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)
Tukang perorangan vs badan usaha	Usaha perorangan dan badan usaha kecil hanya boleh mengerjakan segmen berisiko kecil, teknologi sederhana, biaya kecil; perorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan, badan usaha wajib Izin Usaha	Pasal 21; Pasal 26–27	Renovasi struktur besar (tambah lantai) sebaiknya tidak diserahkan ke tukang tanpa izin usaha	UU No. 2 Tahun 2017 (JDIH BPK)

Sumber: teks UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (salinan PDF resmi JDIH BPK) yang kami baca langsung per 23 Oktober 2026, Pasal 21, 26–27, 43, 46–48, 65 dan 70, 88. Data tidak lengkap: kami belum membaca peraturan pelaksana (PP 14/2021 dan Permen PUPR) sehingga rincian denda, jaminan pelaksanaan dan klasifikasi usaha tidak dibahas; tidak ada contoh klausul baku; penerapan pada renovasi rumah perorangan skala kecil bisa berbeda dan sebaiknya dikonsultasikan dengan ahli hukum. Bukan nasihat hukum.

Urutan memilih kontraktor renovasi (analisis homeX)

Analisis homeX, bukan isi undang-undang: (1) kumpulkan 3 penawaran dengan RAB per item yang sama; (2) cek bidang usaha, izin dan 2–3 proyek serupa (Pasal 43); (3) bandingkan harga material dengan daftar harga publik, misalnya harga bangun per m2 dan biaya renovasi kamar mandi di artikel homeX; (4) tulis jadwal, termin bayar, masa garansi dan tahapan sengketa di kontrak; (5) minta daftar tukang bersertifikat.

Upah harian atau borongan: mana yang lebih aman?

Undang-undang menyebut nilai pekerjaan sebagai harga satuan atau lumsum; keduanya sah. Borongan memberi kepastian biaya bila lingkup dan spesifikasi tertulis; upah harian cocok untuk perbaikan kecil yang lingkupnya belum jelas. Lihat tarif upah harian di artikel homeX sebagai pembanding, lalu tulis metode yang dipilih di kontrak.

Tips pembeli

Minta kontrak tertulis dan lampiran RAB, gambar serta spesifikasi material.
Cek izin usaha atau TDUP, sertifikat tukang dan 2–3 proyek serupa.
Bayar bertahap sesuai progres; simpan sebagian sampai masa perbaikan berakhir.
Tulis masa garansi, denda keterlambatan dan tahapan penyelesaian sengketa.

Minta penawaran kontrak renovasi rumah dengan kontraktor untuk proyek

homeX membantu membandingkan beberapa merek sekaligus dan menyiapkan penawaran tertulis untuk proyek, renovasi atau stok toko. Kirim kebutuhan (merek, ukuran, jumlah, lokasi) lewat WhatsApp +62 821 1818 998, atau datang ke Showroom homeX: Priskilla Tower Lt. 6, Jl. Atang Sanjaya No.21, Benda, Kota Tangerang, Banten 15125. Kunjungi Showroom homeX.

Disclaimer: harga dapat berubah sewaktu-waktu dan berbeda antar toko, kota, kemasan, grade dan promo. Data per 23 Oktober 2026; selalu konfirmasi ke penjual sebelum membeli.

Tanya Jawab (FAQ)

Apakah renovasi rumah wajib pakai kontrak tertulis? UU 2/2017 Pasal 46 menyatakan hubungan kerja pengguna dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Untuk tukang perorangan skala kecil, praktiknya bisa berbeda; sebaiknya tetap tulis kesepakatan.

Berapa lama kontraktor bertanggung jawab atas kegagalan bangunan? Sesuai rencana umur konstruksi; bila lebih dari 10 tahun, paling lama 10 tahun sejak penyerahan akhir (Pasal 65), dan jangka waktunya harus tertulis di kontrak.

Apa yang harus ada di kontrak renovasi? Pasal 47 menyebut 16 butir minimal: para pihak, lingkup dan nilai kerja, masa pertanggungan, hak dan kewajiban, tenaga bersertifikat, pembayaran, wanprestasi, sengketa, pemutusan, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, K3, pihak ketiga, lingkungan, jaminan risiko dan pilihan penyelesaian sengketa.